Pasca Pemilihan umum Legislatif April 2009 serta Pemilihan umum Presiden Indonesia dan wakil Presiden Indonesia Juli 2009, seluruh Partai politik yang tergolong dalam tiga kelompok koalisi pendukung pemilihan umum Capres dan Cawapres Juli lalu kembali melakukan geliat politiknya untuk mencari “wilayah kekuasaan” ke dalam lembaga Legislatif ( DPR / MPR ) sebagai lembaga “penerbit” peraturan perundangan – undangan dan/atau ke lembaga Eksekutif (pemerintahan).
Sebagaimana kita ketahui bersama, Partai Demokrat saat ini berusaha menggalang koalisi kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan maksud hendak mencalonkan salah satu kader PDIP di DPR yakni Taufik Kiemas sebagai calon Ketua lembaga eksekutif, penulis memprediksi langkah ini merupakan salah satu strategi jangka panjang Partai Demokrat yang telah berhasil menempatkan kader terbaiknya sebagai pucuk pimpinan lembaga eksekutif yaitu Jabatan Presiden Republik Indonesia untuk menstabilisasi iklim perpolitikan nasional, yang wujud nyatanya pembagian kekuasaan. Adanya Pembagian kekuasaan akan bernilai positif apabila dalam perjalanannya nanti antar lembaga tersebut akan s terjadi tindakan saling mengontrol dan saling mendukung suatu kebijakan yang sifatnya membangun, dan bukan sebaliknya. Bagaimana pula sikap Partai Golkar sehubungan upaya Partai Demokrat yang hendak berkoalisi dengan Partai PDIP ?, Penulis memprediksi Partai Golkar akan memilih jalan politik ke arah lembaga eksekutif dalam kabinet menteri, mengingat para calon Ketua umum partai Golkar sebagian besar basis karirnya berhubungan dengan Bisnis dan Munas Partai Golkar baru akan berlangsung Oktober mendatang serta, masih ada kesempatan untuk “berkompromi” politik jelang pengumuman Kabinet pemerintahan mendatang akan dilaksanakan Pasca Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih sebagimana hasil Pilpres Juli 2009 lalu, sangat memungkinkan akan terjadinya perimbangan kuota dalam kabinet baik yang berasal dari partai politik maupun akademisi serta dari independen.
Jika memperhatikan formasi Partai politik ketika menjelang pemilihan dan mendukung salah satu Capres/Cawapres, secara “ Etika “ seharus hanya Partai Politik Pendukung dan yang menjadi Koalisi Partai Demokrat yang mendominasi kabinet Pemerintahan, yang selain itu bertindak sebagai apa yang disebut Oposisi. Bersikap oposisi sama dengan bersikap menjunjung Demokrasi, berdemokrasi yang baik adalah bersikap menghormati partai pemenang Pemilu beserta kebijakannya di masa mendatang, jika ingin merubah suatu iklim politik dari lawan oposisi, menangkanlah pemilihan umum lima tahun mendatang. Satu hal yang patut ditanamkan dalam berpolitik bahwasanya Penguasaan personal partai politik yang mayoritas yang duduk dalam suatu lembaga tidak berarti akan selalu ada sikap pengenyampingan suara atau pendapat dari personal partai politik yang minoritas. Bersikap mendukung suara ataupun pendapat yang terbaik bagi penyelesaian segala masalah adalah prioritas cara bekerja di kelembagaan eksekutif dan legislatif , setidaknya agar semua rencana kerja yang telah dirancang dan ditetapkan dapat terlaksana dengan baik sesuai harapan seluruh masyarakat.
Fauzan Daromi, SH.
Pemerhati Masalah Sosial
Distribution Center (DC) Online HNI di Kayuara dibuka
10 months ago
No comments:
Post a Comment