TOKOH POLITIK ASAL SUMATERA “KUASAI” LEGISLATIF

Tampilnya tokoh politik asal sumatera dalam lembaga Legislatif ( DPR RI/ MPR) cukup merupakan suatu kejutan diluar perkiraan para pengamat politik, pada akhirnya arah koalisi yang sebelumnya penulis prediksi akan menjadi kenyataan. Sekedar diketahui bahwa, Ketua DPR Saat ini Kiagus (Kgs) Marzuki Alie adalah kader Partai Demokrat yang berasal dari Sumatera Selatan, Ketua MPR saat ini Taufiq Kiemas adalah kader Partai PDIP asal Sumatera Selatan, DPD RI saat ini Irman Gusman berasal dari daerah pemilihan Sumatera juga. Ini berarti, dalam perjalanan politiknya partai Demokrat secara langsung atau tidak langsung “sukses” memperkuat posisinya dalam jabatan di elit politik baik yang di lembaga DPR RI. maupun di lembaga MPR RI. Serta puncak lembaga Eksekutif yakni jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Munculnya politisi asal Sumatera ini bukanlah rekayasa namun benar – benar muncul secara alamiah yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah karena melihat sisi positif dari rekam jejak karir. Ini kelak akan ada efek bagi yang bersangkutan dalam hal pengambilan suatu keputusan ataupun kebijakan dalam perjalanan tugasnya kelak.
Memperhatikan peta koalisi partai Demokrat pada Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Juli 2009 lalu yakni PPP, PAN, PKS serta koalisi “baru” dengan PDIP Pasca pilpres Juli 2009 yang saat ini Koalisi juga menduduki sebagian besar jabatan wakil ketua DPR dan wakil ketua MPR makin mempertegas bahwa lembaga Legislatif telah di dominasi ataupun “dikuasai” oleh kader dan koalisi partai Demokrat. Berdasarkan peta politik dan peta koalisi di lembaga Legislatif saat ini, tentu akan dapat kita lihat bagaimana peta politik perebutan jabatan menteri yang “strategis” bagi parpol yang belum kebagian tempat untuk memunculkan kader Terbaiknya di kementerian eksekutif. Seperti diketahui, saat ini masih berlangsung Munas partai Golkar dan belum diketahui hasil akhirnya, setelah ini mungkin akan menyusul munas - munas dari partai politik lainnya sebelum pelantikan Presiden dan wakil Presiden Terpilih pada tanggal 20 Oktober 2009 mendatang. Artinya masih ada tenggang waktu lebih kurang 12 hari hingga 15 hari bagi partai politik untuk bermanuver politik agar kepentingannya di lembaga eksekutif dalam kabinet menteri dapat terpenuhi. Misal, akan bagaimana sikap selanjutnya dari partai Hanura yang beberapa waktu lalu berkoalisi dengan partai Golkar sewaktu pilpres?, atau akan bagaimana sikap selanjutnya dari partai Gerindra yang beberapa waktu lalu berkoalisi dengan PDIP sewaktu Pilpres? Kader partai politik mana yang akan mendominasi kabinet SBY – Boediono? . Menarik untuk dicermati apa yang akan terjadi jika kemudian salah satu partai politik besar yang berpengaruh saat ini tidak memperoleh keterwakilan dalam kabinet menteri hanya karena keterlambatan menetapkan garis ataupun arah politiknya kedepan?, jika kontrak politik terdahulu yang dibuat semasa pilpres masih dianggap berlaku untuk perekrutan menteri oleh Presiden, maka sudah jelaslah arah politik dari seluruh partai politik pasca pengumuman susunan menteri oleh presiden kelak. Tinggal kita menganalisa bagaimana perjalanan kerjanya antara lembaga Legislatif dan lembaga eksekutif kelak.
Memperhatikan komposisi partai politik dan kadernya yang duduk di lembaga legislatif saat ini, ada baiknya jika empat partai politik yakni Golkar, Hanura, Gerindra, PKB berkoalisi saja sekedar untuk mengimbangi koalisi Demokrat dengan PDIP, arah koalisi dapat sebagai oposisi murni diluar pemerintahan atau turut dalam pemerintahan. para pengamat politik dalam ulasannya di media massa banyak yang mengharapkan Golkar menjadi bagian dari koalisi oposisi murni dengan tujuan mencari dukungan dan menggaet kembali suara massanya yang hilang pada pemilu lalu, dan Golkar kembali ke pemerintahan jika suara dukungannya telah mampu menguasai lembaga Legislatif ataupun lembaga Eksekutif lagi. Apabila benar Golkar akan Oposisi, maka secara politik provinsi Sumatra Selatanlah yang diantaranya akan mengalami konflik kepentingan ke pemerintah pusat, karena pasangan Gubernur serta Wakil Gubernur saat ini berbasis dari partai Golkar dan partai Demokrat, disatu sisi masyarakat sumatera selatan bangga karena adanya putra sumatra selatan yang menjadi tokoh politik ditingkat nasional sebagai ketua DPR dan sebagai Ketua MPR namun di sisi lainnya dari garis partai politik antara Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan berbeda kebijakan politiknya. Ada suatu harapan yang diungkapkan oleh beberapa pengamat politik dari sumatera selatan bahwa intinya Sumatera selatan kaya akan sumber daya alam, untuk dapat mengelolanya dibutuhkan dana dan kebijakan serta dukungan - dukungan lain dari pusat. Jika antara pemerintah pusat dan daerah sudah berbeda kebijakan politik, akan sulitlah bagi daerah mewujudkan kepentingan pembangunan yang di inginkannya.
Sebagaimana penulis prediksi sebelumnya, arah koalisi partai Golkar kedepan sangat tergantung kepada ketua umum terpilih pasca munas di Pekan Baru Riau. Selama satu dekade ini para mantan Ketua umum partai Golkar sebelum menjabat Ketua umum semuanya pernah menjabat Menteri, seperti Harmoko, Akbar Tanjung dan Jusuf Kalla. Dari keempat calon ketua umum partai Golkar ada satu yang berbasis menteri dan berpengalaman di pemerintahan dalam kabinet SBY – JK yakni Aburizal Bakri. Kalaupun Aburizal Bakri tidak jadi ketua umum partai Golkar, namun Golkar tetap ingin di pemerintahan dalam kabinet SBY – Boediono jabatan menteri apa yang cocok dan strategis bagi Surya Paloh ataupun Tommy Suharto ataupun Yuddy krisnandi ? ini menarik untuk ditunggu jawabannya. Keinginan dari kader Golkar yang ingin Golkar menjadi Partai yang mandiri dan berpendukung kuat serta berwibawa seolah menjadi harga mati, hal inilah yang meramaikan munas Golkar dan menjadi ulasan para pengamat politik di media massa.
Di sisi lain, keberadaan ketua umum partai politik atau kadernya dari partai Hanura, Gerindra, PKB, PAN, PKS, PPP yang juga ingin mengisi jabatan menteri juga patut di perhitungkan, sebagaimana kita ketahui bahwa disetiap partai politik itu selalu menyimpan begitu banyak kader terbaiknya yang berkompeten untuk disegala bidang disiplin ilmu maupun yang berkompeten dalam hal pengalaman pekerjaannya. Kesesuaian antara garis program kerja SBY- Boediono dengan menterinya yang berasal dari beragam partai politik dengan garis politik tersendiri dan harus pula diselaraskan dengan Garis –garis besar Haluan Negara yang dirancang oleh MPR harus dapat diciptakan agar stabilitas politik menjadi baik, dengan stabilnya politik akan berdampak positif pada bidang - bidang lainnya.
Adanya suatu keseimbangan personal dari tiap partai politik yang menduduki jabatan strategis di lembaga Legislatif dan lembaga Eksekutif dapat pula menciptakan keseimbangan iklim berpolitik ataupun dalam pengambilan suatu keputusan ataupun kebijakan – kebijakan, bahkan dapat pula menjalar ke dalam hal pengawasan. Keseimbangan politik tercipta bukan hanya dari personil partai politik yang duduk dalam suatu jabatan tertentu, tapi dapat pula tercipta karena adanya keseimbangan suku atau asal muasal personil dari pertai politik itu. Untuk dapat menciptakan keseimbangan dalam iklim politik diperlukan suatu kesadaran yang tinggi bagi setiap kader partai politik bahwa hal utama yang membuat roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik adalah kerja sama yang baik antara lembaga Legislatif dan lembaga eksekutif, kerja sama berupa menciptakan kerja dan karya yang positif disegala bidang serta mengutamakan tugas yang berkenaan dengan kepentingan negara dan kepentingan rakyat Indonesia.

Fauzan Daromi, SH.
Pemerhati masalah Sosial