TARGET RIIL PROGRAM KERJA KABINET SBY - BOEDIONO

Sejak sabtu tanggal 17 Oktober 2009 Presiden SBY mulai melakukan proses seleksi terhadap para calon menterinya, tes terhadap calon menteri dilakukan dalam tiga tahapan yang terdiri atas tes Wawancara dan tes Kesehatan. Ada pengamat politik yang menilai seleksi terhadap calon menteri semacam ini cenderung mengikuti metode penguasa Orde Baru. Namun bagi penulis metode seleksi semacam ini ada sisi baiknya terutama bagi calon menteri yang “ wajah baru dan/atau wajah lama yang menempati jabatan baru”, penulis sependapat dengan pandangan pengamat politik bahwasannya uintuk jabatan tertentu menteri harus yang berbasis praktisi bukan akademisi, soal latar belakangnya dari partai politik tertentu atau non partai itu tidak terlalu penting. Mengapa harus praktisi? Para Praktisi terbiasa melakukan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat dan mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat dari pemerintah, bahkan para praktisi biasanya pernah ikut serta dalam proses perwujudan keinginan itu. Dengan Sinkronisasi disiplin ilmu dan pengalaman praktek serta adanya jabatan yang mendukung, penulis kira proses penerapan program kerja dari pemerintah tidak akan sulit dilakukan. Pemerintah juga harus memperhatikan kebutuhan pokok masyarakat. sebagian besar masyarakat, kebutuhan utama sehari - hari yang riil dan harus dapat terpenuhi oleh setiap individu ataupun kepala keluarga adalah:
1. Bidang Pendidikan
• Program Sekolah Gratis. Di beberapa daerah di Indonesia program semacam ini sudah ada yang berjalan, program ini sangat membantu meringankan beban para orang tua untuk mencerdaskan putra – putrinya agar menjadi manusia yang dapat mengisi pembangunan indonesia dimasa mendatang. Keinginan agar Kecerdasan terbentuk sejak dini adalah harapan semua orang tua dan pemerintah, namun tidak semua orang tua mampu menjadikan putra putrinya cerdas karena alasan ekonomi yakni tidak mampu membiayai anaknya sekolah, sekolah tidak cukup dengan hanya memenuhi kebutuhan seragam dan buku – buku, jarak sekolah dari tempat tinggal dan alat tranportasi yang digunakan juga jadi pertimbangan bahkan fasilitas yang ada disekolah itu. Sebagaimana kita ketahui, sistem penerimaan siswa di indonesia masih berdasarkan pada rayon, dan tidak semua kecamatan terutama yang wilayahnya diluar ibukota lengkap sekolah dasarnya dari tingkat SD sampai SMU. Hal seperti ini memaksa siswa dan orang tua harus mencari kos – kosan agar dapat meminimalisasi biaya transportasi sekolah. Program sekolah gratis setidaknya sangat membantu mengurangi beban biaya pendidikan bagi orang tua. Harapan agar sekolah gratis menasional sangat diharapkan terwujud. Walau pada prakteknya harus menyesuaikan dengan kriteria tertentu yang ditetapkan pemerintah setempat dan subsidinya menyesuaikan dengan APBD pemerintah setempat.
• Program peningkatan / penyetaraan gaji guru. Program ini mungkin sudah pernah di mintakan oleh organisasi guru semacam PGRI, Peningkatan gaji guru merupakan kompensasi dari penggratisan siswa atas biaya pendidikan. Pada sekolah tertentu yang letaknya terpencil dipelosok Desa, tidak semua guru berasal dari penduduk desa setempat dan tidak semua guru menetap tinggal di Desa tempat sekolah itu berada, karena dengan berbagai kepentingannya guru harus bolak – balik dari suatu kota ke suatu Desa yang jaraknya cukup jauh dan mengeluarkan biaya cukup besar untuk sarana transportasi. Kalau tidak ada penyesuaian ataupun peningkatan gaji, yang terjadi adalah dari gajinya ternyata besar biaya transportasi untuk mengajar dari pada biaya untuk hidup si guru tersebut. Dampak jangka panjangnya para guru akan bermutasi kerja ke daerah yang dekat dengan kota dan yang biaya transportasinya murah, kalau ini berlanjut terus, pendidikan di daerah pedesaan akan selalu tertinggal.
2. Bidang Kesehatan
• Program berobat gratis. Kebutuhan akan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan yang tergolong mahal biayanya jika sudah terjangkit suatu penyakit, di beberapa daerah program ini sudah ada yang terlaksana walaupun dengan kriteria dan syarat tertentu serta subsidi yang terbatas pula sesuai dengan kemampuan APBD pemerintah setempat, jika program ini menasional pula maka akan jadi “surprise “ bagi bangsa Indonesia. Pemantauan penulis di Suatu rumah sakit yang biaya pasiennya disubsidi oleh pemerintah setempat, jumlah pasiennya jadi meningkat dibandingkan sebelum adanya subsidi biaya dari pemerintah setempat, dari yang hanya berobat rawat jalan sampai rawat inap. Yang mendapatkan problem justru pihak rumah sakit yang kekurangan tenaga dokter umum ataupun dokter spesialisnya bahkan kekurangan tempat rawat inap ketika jumlah pasien sedang pada puncaknya. Terlepas dari masalah tersebut, yang terpenting adalah terciptanya masyarakat Indonesia yang sehat dan mampu mandiri atau secara bersama melakukan suatu aktifitas untuk meningkatkan kualitas dirinya dan mampu melakukan suatu aktifitas lain yang bertujuan pembangunan bangsa Indonesia.
• Program tanggap pandemi penyakit. Sebagaimana kita ketahui di Indonesia yang beriklim tropis yang pada waktu dan periode tertentu selalu mewabah penyakit yang di sebabkan oleh nyamuk, penyebab suatu penyakit yang sudah diketahui dan sudah rutin datangnya hendaknya selalu dapat diantisipasi sebalum jatuh korban, begitu pula terhadap penyakit – penyakit Lain yang langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan kematian. Dengan adanya program tanggap pandemi penyakit setidaknya masyarakat dapat merasakan sedikit bantuan rasa ketenangan dalam menjaga diri dan keluarga dari ancaman penyakit mematikan. Sosialisasi Pencegahan dan pengobatan bagi yang telah terjangkit penyakit semua menggunakan biaya, namun apabila biaya itu selalu disiagakan bukan tidak mungkin kelak yang namanya pencegahan akan menjadi suatu tindakan yang lebih efektif dari pada pengobatan.
3. Bidang Ekonomi
• Program Peningkatan usaha kecil. Usaha kecil dimaksud adalah semacam industri rumah tangga, yang modalnnya di peroleh dari pinjaman baik dari lembaga bank ataupun nonbank, di masyarakat usaha kecil semacam ini sangat banyak diminati, yang menjadi kendala pertumbuhannya adalah sistem pengelolaannya, masyarakat lebih suka menjalankan usahanya tanpa manajemen yang rumit, namun sebaliknya pihak pemberi dana keberatan jika suatu usaha berjalan tanpa ada suatu manajemen dan laporan berkala. kendala berupa adanya masyarakat yang ingin menjalankan suatu usaha tanpa adanya pengawasan manajemen usaha secara ketat yang dapat menjadi cikal bakal kredit macet. Perlu di cari suatu solusi agar kesan “rumit” dalam proses pengajuan kredit untuk usaha dapat di minimalisir, sehingga minat masyarakat untuk menumbuh kembangkan suatu usaha terus tumbuh.
• Program Stabilisasi harga sembako. Sebagaimana kita ketahui sebagian besar penduduk Indonesia bekerja disektor pertanian. Sungguh ironis kedengarannya jika kelak sampai terjadi indonesia menjadi negara pengimpor beras, pengimpor gula dan lain - lain. Tingginya harga pupuk pertanian, harga obat pemberantas hama, hingga masalah rendahnya harga jual dari petani ke pedagang pasar menjadi salah satu alasan rendahnya motivasi masyarakat untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Perlu diciptakan suatu metode penstabilan harga agar iklim pertumbuhan ekonomi masyarakat dari sektor pertanian tetap terjaga dan terus dapat ditingkatkan.
4. Bidang Minyak dan Gas
Kebutuhan utama masyarakat atas minyak adalah pasokan minyak tanah untuk memasak, walaupun pemerintah telah mengupayakan suatu konversi penggunaan Gas sebagai bahan bakar memasak namun pada prakteknya bagi masyarakat terutama menengah kebawah mereka cenderung memilih memasak menggunakan bahan bakar minyak tanah, pertimbangannya dari segi pembelian, minyak tanah dapat dibeli secara literan sesuai kemampuan keuangan dan harga pembelian kompor minyak lebih terjangkau dari pada harga kompor gas beserta tabung gas. Ketercukupan stok minyak tanah dan kestabilan harga minyak ditingkat agen atau pangkalan minyak tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu masyarakat mengharapkan stabilitas harga BBM bagi kendaraan dan industri. Sedikit saja ada kenaikan harga BBM maka segala sektor kebutuhan pokok akan ikut naik.
5. Bidang Sarana Umum
• Program pengaspalan jalan atau pengerasan jalan. Pengaspalan jalan di daerah pedesaan atau di daerah sentral pertanian merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang berprofesi sebagai petani untuk mengangkut hasil pertaniannya ke masyarakat daerah lain yang membutuhkan, begitu banyak daerah diluar pulau jawa yang merupakan sentral pertanian namun masyrakat petaninya tidak mampu menjual hasilnya karena terkendala jalan, jalan merupakan salah satu urat nadi perekonomian masyarakat, banyak hal yang dapat diusahakan oleh masyarakat jika akses jalan sudah cukup baik, setidaknya jalan dapat menjadi pintu pembuka perekonomian masyarakat sebagai wilayah usaha yang baru, pemerintah hanya memfasilitasi dan menatanya namun masyarakatlah yang mengembangkannya.
• Program peningkatan sarana perdagangan. Pada masa ini sarana perdagangan umum yang dibangun baik di perkotaan ataupun dipedesaan didominasi yang namanya rumah toko (ruko). Pembagunan ruko pada umumnya berada didaerah sepanjang jalan protokol kota setempat. Ruko ini dikelola oleh masyarakat yang berekonomi menengah keatas, pembangunan pasar – pasar tradisonal untuk masyarakat menengah kebawah mulai berkurang. Kekurangan inilah yang memicu masyarakat melakukan perdagangan yang disebut Pedagang Kaki Lima (PKL), lokasi PKL juga mengikuti jejak ruko, ujung – ujungnya PKL juga yang harus “kalah” apabila ada operasi penertiban dari pemerintah setempat. Untuk meminimalisir penertiban inilah perlu diupayakan cara pengalihan tempat berdagang dengan pembangunan fasilitas perdagangan umum yang secara khusus untuk kalangan menengah kebahwah. Katakanlah semacam pembangunan gedung pasar tradisional yang tertata rapi, yang sewanya murah namun lokasinya tidak terpusat pada satu tempat.
6. Bidang keamanan.
Belakangan ini bangsa Indonesia diresahkan oleh aksi terorisme, langsung atau tidak langsung akibat aksi tersebut pada akhirnya akan mengganggu kepercayaan para investor asing yang hendak mengembangkan usahanya di indonesia, proses pengembangan usaha tidak dapat terlepas dari yang namanya keamanan atas aset usaha. Ketiadaan jaminan keamanan atas aset suatu usaha dapat membuat macet jalannya suatu usaha. Yang lebih parah kalau belum apa – apa calon investor asing sudah takut duluan hanya karena telah lebih dahulu memantau keamanan indonesia melalui media televisi. Peningkatan sosialisasi keamanan dalam negeri indonesia juga patut di pertimbangkan menjadi program utama pendukung pembangunan ekonomi bangsa indonesia.
7. Bidang Penegakan Hukum
Peningkatan kinerja aparat hukum terutama Kepolisian, Kejaksaan, KPK dalam memberantas kejahatan yang berkaitan dengan moral masyarakat dan keuangan negara serta aset milik negara. Baiknya kinerja ketiga lembaga ini akan menjadi tolak ukur kewibawaan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atas si pelanggar hukum. Disisi lain pemerintah dapat bekerja sama dengan DPR agar dapat menciptakan suatu produk hukum. Aparat hukum dalam bekerja pada dasarnya hanya menerapkan hukum yang sudah lebih dahulu ada. Kelemahan dan kekurangan yang ada pada hukum menjadi tanggung jawab lembaga legislatif untuk menyempurnakannya.
Dari seluruh uraian dimuka, penulis menilai pejabat menteri yang memegang kendali bidang – bidang inilah yang harus benar – benar profesional, pengalaman sebagai praktisi dibidangnya hingga berkompeten disiplin ilmu pendidikannya. Selebihnya bukan tidak penting, tapi dengan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat maka kebutuhan lain akan diperlukan dengan sendirinya.

Fauzan Daromi, SH.
Pemerhati masalah Sosial.

READ MORE - TARGET RIIL PROGRAM KERJA KABINET SBY - BOEDIONO

TOKOH POLITIK ASAL SUMATERA “KUASAI” LEGISLATIF

Tampilnya tokoh politik asal sumatera dalam lembaga Legislatif ( DPR RI/ MPR) cukup merupakan suatu kejutan diluar perkiraan para pengamat politik, pada akhirnya arah koalisi yang sebelumnya penulis prediksi akan menjadi kenyataan. Sekedar diketahui bahwa, Ketua DPR Saat ini Kiagus (Kgs) Marzuki Alie adalah kader Partai Demokrat yang berasal dari Sumatera Selatan, Ketua MPR saat ini Taufiq Kiemas adalah kader Partai PDIP asal Sumatera Selatan, DPD RI saat ini Irman Gusman berasal dari daerah pemilihan Sumatera juga. Ini berarti, dalam perjalanan politiknya partai Demokrat secara langsung atau tidak langsung “sukses” memperkuat posisinya dalam jabatan di elit politik baik yang di lembaga DPR RI. maupun di lembaga MPR RI. Serta puncak lembaga Eksekutif yakni jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Munculnya politisi asal Sumatera ini bukanlah rekayasa namun benar – benar muncul secara alamiah yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah karena melihat sisi positif dari rekam jejak karir. Ini kelak akan ada efek bagi yang bersangkutan dalam hal pengambilan suatu keputusan ataupun kebijakan dalam perjalanan tugasnya kelak.
Memperhatikan peta koalisi partai Demokrat pada Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Juli 2009 lalu yakni PPP, PAN, PKS serta koalisi “baru” dengan PDIP Pasca pilpres Juli 2009 yang saat ini Koalisi juga menduduki sebagian besar jabatan wakil ketua DPR dan wakil ketua MPR makin mempertegas bahwa lembaga Legislatif telah di dominasi ataupun “dikuasai” oleh kader dan koalisi partai Demokrat. Berdasarkan peta politik dan peta koalisi di lembaga Legislatif saat ini, tentu akan dapat kita lihat bagaimana peta politik perebutan jabatan menteri yang “strategis” bagi parpol yang belum kebagian tempat untuk memunculkan kader Terbaiknya di kementerian eksekutif. Seperti diketahui, saat ini masih berlangsung Munas partai Golkar dan belum diketahui hasil akhirnya, setelah ini mungkin akan menyusul munas - munas dari partai politik lainnya sebelum pelantikan Presiden dan wakil Presiden Terpilih pada tanggal 20 Oktober 2009 mendatang. Artinya masih ada tenggang waktu lebih kurang 12 hari hingga 15 hari bagi partai politik untuk bermanuver politik agar kepentingannya di lembaga eksekutif dalam kabinet menteri dapat terpenuhi. Misal, akan bagaimana sikap selanjutnya dari partai Hanura yang beberapa waktu lalu berkoalisi dengan partai Golkar sewaktu pilpres?, atau akan bagaimana sikap selanjutnya dari partai Gerindra yang beberapa waktu lalu berkoalisi dengan PDIP sewaktu Pilpres? Kader partai politik mana yang akan mendominasi kabinet SBY – Boediono? . Menarik untuk dicermati apa yang akan terjadi jika kemudian salah satu partai politik besar yang berpengaruh saat ini tidak memperoleh keterwakilan dalam kabinet menteri hanya karena keterlambatan menetapkan garis ataupun arah politiknya kedepan?, jika kontrak politik terdahulu yang dibuat semasa pilpres masih dianggap berlaku untuk perekrutan menteri oleh Presiden, maka sudah jelaslah arah politik dari seluruh partai politik pasca pengumuman susunan menteri oleh presiden kelak. Tinggal kita menganalisa bagaimana perjalanan kerjanya antara lembaga Legislatif dan lembaga eksekutif kelak.
Memperhatikan komposisi partai politik dan kadernya yang duduk di lembaga legislatif saat ini, ada baiknya jika empat partai politik yakni Golkar, Hanura, Gerindra, PKB berkoalisi saja sekedar untuk mengimbangi koalisi Demokrat dengan PDIP, arah koalisi dapat sebagai oposisi murni diluar pemerintahan atau turut dalam pemerintahan. para pengamat politik dalam ulasannya di media massa banyak yang mengharapkan Golkar menjadi bagian dari koalisi oposisi murni dengan tujuan mencari dukungan dan menggaet kembali suara massanya yang hilang pada pemilu lalu, dan Golkar kembali ke pemerintahan jika suara dukungannya telah mampu menguasai lembaga Legislatif ataupun lembaga Eksekutif lagi. Apabila benar Golkar akan Oposisi, maka secara politik provinsi Sumatra Selatanlah yang diantaranya akan mengalami konflik kepentingan ke pemerintah pusat, karena pasangan Gubernur serta Wakil Gubernur saat ini berbasis dari partai Golkar dan partai Demokrat, disatu sisi masyarakat sumatera selatan bangga karena adanya putra sumatra selatan yang menjadi tokoh politik ditingkat nasional sebagai ketua DPR dan sebagai Ketua MPR namun di sisi lainnya dari garis partai politik antara Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan berbeda kebijakan politiknya. Ada suatu harapan yang diungkapkan oleh beberapa pengamat politik dari sumatera selatan bahwa intinya Sumatera selatan kaya akan sumber daya alam, untuk dapat mengelolanya dibutuhkan dana dan kebijakan serta dukungan - dukungan lain dari pusat. Jika antara pemerintah pusat dan daerah sudah berbeda kebijakan politik, akan sulitlah bagi daerah mewujudkan kepentingan pembangunan yang di inginkannya.
Sebagaimana penulis prediksi sebelumnya, arah koalisi partai Golkar kedepan sangat tergantung kepada ketua umum terpilih pasca munas di Pekan Baru Riau. Selama satu dekade ini para mantan Ketua umum partai Golkar sebelum menjabat Ketua umum semuanya pernah menjabat Menteri, seperti Harmoko, Akbar Tanjung dan Jusuf Kalla. Dari keempat calon ketua umum partai Golkar ada satu yang berbasis menteri dan berpengalaman di pemerintahan dalam kabinet SBY – JK yakni Aburizal Bakri. Kalaupun Aburizal Bakri tidak jadi ketua umum partai Golkar, namun Golkar tetap ingin di pemerintahan dalam kabinet SBY – Boediono jabatan menteri apa yang cocok dan strategis bagi Surya Paloh ataupun Tommy Suharto ataupun Yuddy krisnandi ? ini menarik untuk ditunggu jawabannya. Keinginan dari kader Golkar yang ingin Golkar menjadi Partai yang mandiri dan berpendukung kuat serta berwibawa seolah menjadi harga mati, hal inilah yang meramaikan munas Golkar dan menjadi ulasan para pengamat politik di media massa.
Di sisi lain, keberadaan ketua umum partai politik atau kadernya dari partai Hanura, Gerindra, PKB, PAN, PKS, PPP yang juga ingin mengisi jabatan menteri juga patut di perhitungkan, sebagaimana kita ketahui bahwa disetiap partai politik itu selalu menyimpan begitu banyak kader terbaiknya yang berkompeten untuk disegala bidang disiplin ilmu maupun yang berkompeten dalam hal pengalaman pekerjaannya. Kesesuaian antara garis program kerja SBY- Boediono dengan menterinya yang berasal dari beragam partai politik dengan garis politik tersendiri dan harus pula diselaraskan dengan Garis –garis besar Haluan Negara yang dirancang oleh MPR harus dapat diciptakan agar stabilitas politik menjadi baik, dengan stabilnya politik akan berdampak positif pada bidang - bidang lainnya.
Adanya suatu keseimbangan personal dari tiap partai politik yang menduduki jabatan strategis di lembaga Legislatif dan lembaga Eksekutif dapat pula menciptakan keseimbangan iklim berpolitik ataupun dalam pengambilan suatu keputusan ataupun kebijakan – kebijakan, bahkan dapat pula menjalar ke dalam hal pengawasan. Keseimbangan politik tercipta bukan hanya dari personil partai politik yang duduk dalam suatu jabatan tertentu, tapi dapat pula tercipta karena adanya keseimbangan suku atau asal muasal personil dari pertai politik itu. Untuk dapat menciptakan keseimbangan dalam iklim politik diperlukan suatu kesadaran yang tinggi bagi setiap kader partai politik bahwa hal utama yang membuat roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik adalah kerja sama yang baik antara lembaga Legislatif dan lembaga eksekutif, kerja sama berupa menciptakan kerja dan karya yang positif disegala bidang serta mengutamakan tugas yang berkenaan dengan kepentingan negara dan kepentingan rakyat Indonesia.

Fauzan Daromi, SH.
Pemerhati masalah Sosial

READ MORE - TOKOH POLITIK ASAL SUMATERA “KUASAI” LEGISLATIF